Sunday, March 15, 2020

Sidang Paripurna, Pembahasan RUU KM Polibatam



Sabtu (14/03/2020), DLM mengadakan Sidang Paripurna di ruang 402 Gedung Utama Polibatam, yang bertujuan untuk menetapkan draf menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam hal ini, DLM mengundang seluruh Ormawa Polibatam. Sidang Paripurna adalah salah satu tahapan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) yang termasuk dalam Sidang Pembicaraan Tingkat III. "Jadi bertahap prosesnya (pembentukan UUD) dari internal Komisi III, internal DLM, dengan seluruh ormawa, lanjut lagi ke mahasiswa umum," jelas Jordan selaku Pimpinan I sidang Pleno. "Kalau sudah terbentuk RUU, baru bisa disahkan di KTTM nanti menjadi UUD," lanjutnya.

Sidang Paripurna ini terdiri dari dua Sidang Pleno. Sidang Pleno pertama menjelaskan peraturan dan tata tertib sidang, dan Sidang Pleno kedua yang berisi tentang pembahasan draf RUU hingga menjadi RUU. 

Tujuan diadakannya sidang ini adalah untuk menguatkan seluruh suara ormawa terkait RUU KM Polibatam sebelum disampaikan ke mahasiswa umum ataupun ke Pudir III Bidang Kemahasiswaan.

Penyebutan sidang yang 'tertutup' sebenarnya dikarenakan tidak diundangnya mahasiswa umum dalam sidang kali ini, hanya melibatkan DLM dan seluruh ormawa. "Tertutup itu di lingkup pesertanya saja. Karena hanya melibatkan DLM, Ormawa, dan segala pihak yang terlibat dalam proses pembuatan UUD KM ini," ungkap Jordan.

Menurut Charles, Ketua Umum DLM 2020, DLM memang belum mensosialisasikan terkait apa fungsi dan tujuan sidang ini. "Memang jadi kesalahan kami yang belum mensosialisasikan Sidang Paripurna ini. Mungkin kedepannya kami bisa melakukan sosialisasi ke Ormawa-ormawa terkait sidang ini sendiri," jelas Charles saat ditanya mengenai masih banyaknya Ormawa yang belum memahami apa itu Sidang Paripurna.

Namun, sidang ini tidak dapat diselesaikan hingga akhir dan mengalami penundaan akibat perwakilan dari beberapa UKM yaitu PD El-Shaddai, PEC, LPM, dan BLUG tidak dapat mengikuti persidangan hingga akhir.

Menurut Ghufron Ramadhan, salah satu peserta, sidang ini terlalu bertele-tele dan memakan waktu yang panjang. Memang hal ini didasari dengan sistem demokrasi di Indonesia, namun untuk mengesahkan satu pasal saja seharusnya tidak butuh waktu yang lama.

"Sebenarnya yang dibutuhkan dari Undang-undang itu adalah tujuan pasal per pasal, bukan hanya sekedar kata-katanya saja. Kalau dibandingkan dengan sistem demokrasi di luar, contohnya di Inggris itu lebih efektif. Dimana pemerintah mereka memang menyediakan oposisi untuk memperbaiki dan mengoreksi draf itu sendiri. Hal ini akan lebih efektif karena kita langsung tahu yang mana yang pro dan kontra. Sistem ini juga bisa menghemat waktu," jelasnya. 

Narasumber: Charles Dwi Kurnianto (Ketua Umum DLM 2020), San Clay Jordan S (Pimpinan I Sidang Pleno), dan Ghufron Ramadhan (Peserta sidang)
Reporter: Raymeizard
Ditulis oleh: Puput
Sumber gambar: Dokumentasi LPM

0 komentar:

Post a Comment