Tuesday, October 28, 2008

GEMPA sambangi DPRD Batam

  • tuntut pengesahan RUU Pornografi secepatnya
(Batam-PN) Sejumlah masyarakat yang menggabungkan diri dalam gerakan masyarakat peduli akhlak mulia (Gempa) kemarin menutut agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-udang pornografi menjadi undang-undang.

Kemarin, aksi massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyakarakat yang peduli ini, dimulai dari jalan raya sekitar bundaran OB dengan terlebih dulu menghimpun tandatangan sebagai simbolik kata setuju di sebuah spanduk. Aksi kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sampai ke Gedung DPRD Kota Batam.

Aksi yang diikuti sekitar seratus orang ini, juga dilakoni ibu-ibu yang membawa serta anak mereka dan mahasiswa perwakilan kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia (KAMMI), BEM Politeknik Batam, Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Batam (IMMPB) serta ikatan da'i Indonesia (Ikadi).

Koordinator aksi Agus Purwanto mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap semakin maraknya pergaulan bebas dan tindakan asusila lainnya. Sebab mayoritas kasus pencabulan dan pemerkosaan, bermula dari tindakan menonton atau melihat aksi dan gambar seronok.

Dalam orasinya, salah satu peserta demo Agus meneriakkan bahwa belum disahkannya RUU Pornografi sebagai bentuk kegamangan tim pansus. Padahal, katanya, RUU ini bukanlah bentuk pelarangan yang sifatnya visualitas seperti memakai pakaian minim dan terbuka kecuali di depan umum, melainkan lebih kepada perbuatan yang mencegah ke arah kejahatan seksualitas.

RUU tidak melarang suku tertentu memakai pakaian minim jika memang adalah adat setempat. ”RUU bukan mengakomodir agama tertentu, ini adalah keinginan semua agama,” teriaknya.
Dalam aksinya, pendemo membeberkan, tahun 2008 Indonesia berada di urutan ke dua tertinggi pengakses media porno, satu peringkat di bawah Rusia. Kasus pemerkosaan yang terjadi, katanya, 70 persen disebabkan dari media porno ini. ”Maka dari itu, maksiat, hancurkan.

Indonesia, selamatkan. RUU Pronografi sahkan,” pekik mereka kompak.
”Tidak ada kata tidak untuk mengesahkan RUU ini . Ini adalah solusi untuk menyelamatkan bangsa dari maksiat dan kehanduran,” tambah Agus.

Di Gedung DPRD, rombongan aksi diterima Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aris Hardy Halim. Kepada Aris, ketua Syariah Consulting Centre Isfiraini mengatakan, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi maupun kesatuanbangsa yang menolak disahkannya RUU Pronografi merupakan gerakan yang terdiri dari oknum-oknum yang tidak menginginkan kebaikan bangsa.

Dikatakan Aris, yang juga turut menandatangai spanduk persetujuan menolak pornografi dan pornoaksi, undang-udang merupakan produk yang memberi solusi maraknya tindakan pelanggaran susila. Menurutnya, Rabu (29/10) Pansus telah mengagendakan pengesahan RUU Pornografi ini. ”Semua sependapat tidak sepakat dengan pornografi dan pornoaksi,” katanya. (tvx/net)

0 komentar:

Post a Comment